Disperkim Buol Kucurkan Rp 22 Miliar Untuk Relokasi Rumah Korban Bencana 2023

Buol, Guna melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat, yaitu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.

Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan pengurangan risiko bencana. Hal ini disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Buol, Darsyad, ST. Selasa (06/06/2023).

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Menag, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Hentikan Masuknya Imigran Tiongkok

Menurutnya, cakupan Ketersediaan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah adalah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yakni, penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi.

"Adapun sasaran dan prioritas pembangunan bidang perumahan diantaranya meningkatkan ketersediaan rumah layak huni, penetapan pedoman, kebijakan pengembangan dan pembangunan rumah, penyediaan rehabilitasi rumah korban bencana serta fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi, " ujar Kadis.

Baca juga: Desa Ginunggung Jadi Rumah Restorative Justice Kejari Tolitoli

Dikatakannya program pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana ini menjadi program prioritas.
Untuk tahun 2023 ini, pihaknya telah kucurkan dana kurang lebih Rp 22 Miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi unit rumah korban bencana se - Kabupaten Buol.

"Relokasi rumah korban bencana abrasi pantai, Kelurahan Kampung Bugis, 34 unit, Kelurahan Buol, 40 unit, Kelurahan Leok 30 unit, Desa Bodi 20 unit, Desa Busak satu, 34 unit, dan Desa Hulubalang, Kuala Besar, Taluan, Timbulon, Tikopo, Moyong, Lakea 2, Tayadun serta bantuan korban banjir berupa bahan-bahan bangunan sebanyak 46 unit rumah, " ungkap Kadis

Baca juga: Ini Alasan Pemko Menolak Ranperda Inisiatif DPRD Batam

Selanjutnya kata Darsyad, Pemerintah terus mendorong upaya pencegahan dan pengentasan masalah stunting melalui pembangunan infrastruktur dan perumahan yang layak untuk masyarakat.

"Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah dengan menyalurkan bantuan perumahan sebanyak 139 unit melalui Program Stimulan Perumahan Swasaya (BSPS) guna mewujudkan hunian yang layak huni, " pungkas Kadis

Baca juga: Presiden Minta TNI-Polri Dukung Transformasi Ekonomi dan Digital